TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 3, No. 1, Januari 2026, page: 47-52

E-ISSN: 3048-3093

Saril Parinding et.al (Upaya Pemerintah Desa dalam...)

Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan

Partisipasi Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan

Bangunan di Lemang Tandung La’Bo’ Toraja Utara

Saril Parinding

a,1*

, Theodorus Pangalila

b,2

, Julien Biringan

c,3

a,b,c

Universitan Negeri Manado, Kec. Tondano Selatan, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara

Email: sarilparinding158@gmail.com

Corresponding Author: Saril Parinding

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 18 Oktober 2025

Direvisi: 22 November 2025

Disetujui: 20 Desember 2025

Tersedia Daring: 1 Januari 2026

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menggambarkan langkah-langkah

yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mendorong keterlibatan masyarakat

dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Lembang Tandung

La’bo’, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini

dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kepatuhan warga dalam memenuhi

kewajiban membayar PBB. Data menunjukkan bahwa dari 1.053 wajib pajak

yang terdaftar, terdapat 375 orang yang belum melakukan pembayaran tepat

waktu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik

pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara, serta studi

dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa, perangkat

desa, dan masyarakat yang berstatus sebagai wajib pajak. Temuan penelitian

memperlihatkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah desa belum

sepenuhnya efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Kebijakan yang

diterapkan cenderung menitikberatkan pada penagihan langsung dan

penerapan ketentuan administratif, seperti pendistribusian Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) serta pemberlakuan denda sebesar 2%

setiap bulan bagi wajib pajak yang terlambat. Di sisi lain, kegiatan penyuluhan

dan pemberian pemahaman mengenai fungsi serta manfaat pajak, termasuk

keterbukaan dalam pelaporan penggunaan dana pajak, masih belum

dilaksanakan secara maksimal. Rendahnya partisipasi masyarakat juga

dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kurangnya kesadaran, keterbatasan

kondisi ekonomi, keberadaan wajib pajak yang tinggal di luar daerah, serta

permasalahan pada data objek pajak yang belum akurat.

Kata Kunci:

Peran Pemerintah Desa

Partisipasi Warga

Pajak Bumi dan Bangunan

ABSTRACT

Keywords:

Role of Village Government

Citizen Participation

Land and Building Tax

This study aims to examine and describe the steps taken by the Village Government

in encouraging community involvement in the payment of Land and Building Tax

(PBB) in Lembang Tandung La'bo', Sanggalangi District, North Toraja Regency.

This research is motivated by the low compliance of citizens in fulfilling their

obligation to pay the United Nations. Data shows that of the 1,053 registered

taxpayers, there are 375 people who have not made payments on time. This study

uses a qualitative method with data collection techniques through field

observations, interviews, and documentation studies. The informants in this study

include Village Heads, village officials, and communities with the status of

taxpayers. The findings of the study show that various efforts made by the village

government have not been fully effective in increasing community participation.

The policies implemented tend to focus on direct collection and the implementation

of administrative provisions, such as the distribution of Tax Payable Notices (SPPT)

and the imposition of a fine of 2% every month for late taxpayers. On the other

hand, counseling activities and providing understanding of tax functions and

benefits, including openness in reporting the use of tax funds, have not been carried

out optimally. The low participation of the community is also influenced by a

number of factors, such as lack of awareness, limited economic conditions, the

existence of taxpayers living outside the region, and problems with inaccurate data

on tax objects.

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 3, No. 1, Januari 2026, page: 47-52

E-ISSN: 3048-3093

Saril Parinding et.al (Upaya Pemerintah Desa dalam...)

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Keberadaan hukum pajak beserta penerapannya telah lama menjadi bagian dari kewajiban

kenegaraan, bahkan sejak masa pemerintahan Hindia-Belanda hingga sekarang. Di Indonesia,

sistem perpajakan mulai dikenal pada abad ke-19, seiring diberlakukannya sistem pajak di

Belanda yang diterapkan berdasarkan asas konkordansi. Salah satu jenis pajak yang memiliki

potensi besar dalam menopang penerimaan negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

(Ananda, 2025). Penerimaan dari sektor ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan

terhadap pendapatan negara serta berpengaruh pada besarnya dana yang dialokasikan kepada

daerah. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis pajak, dan PBB merupakan salah satu di

antaranya. Sebagian besar penerimaan PBB menjadi sumber pendapatan daerah yang

digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana serta mendukung pembangunan (Agustin,

2023).

Kepatuhan pajak dapat dimaknai sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi

kewajibannya, baik dalam menyetor maupun melaporkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, kesadaran perpajakan berkaitan dengan sikap dan pemahaman wajib pajak

terhadap fungsi serta pentingnya pajak bagi negara. Di Indonesia, sistem pemungutan PBB

menggunakan dua mekanisme yaitu Official Assessment System dan Self Assessment System

Ketepatan waktu dalam membayar PBB menjadi salah satu indikator partisipasi masyarakat

(Hartini, 2018). Pembayaran yang dilakukan sesuai jadwal menunjukkan adanya kesadaran

serta tanggung jawab warga dalam mendukung pembangunan daerah. Dari perspektif

keuangan publik, apabila pemerintah mampu mengelola pajak secara transparan dan sesuai

harapan wajib pajak, maka tingkat kepatuhan masyarakat cenderung meningkat. Sebaliknya,

apabila pengelolaan pajak tidak dilakukan secara terbuka dan akuntabel, maka kepercayaan

masyarakat dapat menurun sehingga berdampak pada rendahnya kepatuhan (Astiti, 2021).

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, keterlambatan pembayaran pajak dapat dikenai

denda administrasi sebesar 2% setiap bulan sejak tanggal jatuh tempo. Permasalahan yang

ditemukan di Desa Lembang Tandung La’bo’, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja

Utara, menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum membayar PBB tepat

waktu. Dari total 1.053 wajib pajak, sekitar 375 orang atau sekitar 35,61% belum memenuhi

kewajibannya sesuai batas waktu yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat

kesadaran dan kepatuhan pajak di wilayah tersebut masih perlu ditingkatkan. Padahal,

pembayaran pajak secara tepat waktu dan sesuai jumlah yang ditentukan merupakan bentuk

kontribusi nyata masyarakat dalam mendukung fungsi perpajakan dan pembangunan daerah

(Dwiyanto A, 2011).

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah Desa Lembang Tandung

La’bo’ telah melakukan berbagai upaya. Setiap kegiatan kemasyarakatan dimanfaatkan

sebagai sarana untuk mengingatkan warga agar membayar pajak tepat waktu. Selain itu,

kepala dusun melakukan pendekatan langsung dengan mendatangi rumah-rumah warga serta

membagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) setiap tahun. Berdasarkan latar

belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Upaya

Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan

Bangunan di Lembang Tandung La’bo’, Kabupaten Toraja Utara”.

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 3, No. 1, Januari 2026, page: 47-52

E-ISSN: 3048-3093

Saril Parinding et.al (Upaya Pemerintah Desa dalam...)

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian. Metode

kualitatif merupakan salah satu pendekatan ilmiah yang banyak digunakan dalam kajian ilmu

sosial untuk memahami berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini

bertujuan membangun pemahaman secara mendalam melalui proses penggalian dan penafsiran

makna terhadap suatu peristiwa atau masalah sosial. Menurut Assyakurrohim et al. (2022),

Walidin, (2015) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan yang

berfokus pada pemahaman fenomena sosial dan persoalan manusia dengan menggunakan

metode yang menekankan pada eksplorasi makna. Pemilihan metode kualitatif dalam

penelitian ini didasarkan pada tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya

Pemerintah Desa di Lembang Tandung La’bo’ dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta mengidentifikasi berbagai hambatan

yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaannya. Data diperoleh melalui wawancara dengan

informan, dokumentasi, serta bukti visual yang ditemukan di lapangan. Melalui proses

tersebut, peneliti dapat menyusun gambaran yang jelas dan sistematis sehingga dapat ditarik

kesimpulan yang sesuai dengan temuan penelitian (Lestari, 2016).

3. Hasil dan Pembahasan

A. Indikator Upaya Pemerintah

Upaya pemerintah pada dasarnya merupakan serangkaian kebijakan atau tindakan yang

diambil oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk mencapai tujuan bersama dan memenuhi

kepentingan publik (Hayat, 2018). Dalam konteks penelitian ini, efektivitas upaya pemerintah

desa dalam mendorong pembayaran PBB masih tergolong rendah. Hal tersebut terlihat dari

tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pembayaran pajak, keikutsertaan dalam

kegiatan yang berkaitan dengan pajak, serta tingkat kepatuhan wajib pajak (Supriati, 2014).

Hasil wawancara dengan Kepala Lembang Tandung La’bo’, Bapak Yunus Parinding,

menunjukkan bahwa langkah yang dilakukan pemerintah desa belum berjalan secara

maksimal. Sosialisasi mengenai PBB tidak dilakukan secara khusus dan terencana, melainkan

hanya disampaikan secara singkat pada saat kegiatan kemasyarakatan. Pernyataan ini sejalan

dengan keterangan masyarakat yang mengaku belum pernah mengikuti sosialisasi khusus

terkait pajak, sehingga mereka kurang memahami manfaat maupun peruntukan dana pajak

tersebut (Oktaviani L, 2016).

Dalam praktiknya, pemerintah desa lebih menitikberatkan pada penagihan secara

langsung. Pendekatan ini dilakukan melalui kunjungan kepala dusun dari rumah ke rumah

untuk membagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sekaligus menerima

pembayaran. Selain itu, terdapat kebijakan yang mensyaratkan pelunasan tunggakan pajak

untuk memperoleh layanan administratif tertentu, seperti penyelenggaraan pemakaman.

Meskipun langkah ini dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek,

pendekatan tersebut cenderung bersifat administratif dan koersif, sehingga belum sepenuhnya

membangun kesadaran masyarakat secara sukarela. Upaya yang ada lebih berorientasi pada

kepatuhan formal dibandingkan dengan pembinaan kesadaran.

Walaupun distribusi SPPT dilakukan setiap tahun dan aparat desa terus berupaya menagih

pembayaran, masyarakat menilai bahwa strategi tersebut belum cukup efektif. Minimnya

transparansi mengenai pengelolaan dan penggunaan dana pajak turut memengaruhi rendahnya

kepercayaan dan partisipasi warga. Solusi yang ditawarkan, seperti kemudahan pembayaran

melalui kepala dusun dan pendekatan personal, dinilai cukup membantu, namun

pelaksanaannya yang hanya berlangsung satu kali dalam setahun dianggap belum memadai.

Beberapa warga mempertanyakan ke mana dana pajak dialokasikan, yang menunjukkan

perlunya peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran. Dengan demikian, pemerintah

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 3, No. 1, Januari 2026, page: 47-52

E-ISSN: 3048-3093

Saril Parinding et.al (Upaya Pemerintah Desa dalam...)

desa perlu memadukan strategi penagihan dengan edukasi yang berkelanjutan serta

penyampaian informasi yang terbuka agar masyarakat dapat memahami manfaat langsung dari

pajak yang dibayarkan.

Dari sudut pandang masyarakat, upaya pemerintah dalam meningkatkan pembayaran PBB

masih belum efektif. Sebagian warga menyatakan bahwa informasi mengenai pajak hanya

disampaikan secara sekilas dalam acara sosial tanpa adanya penyuluhan khusus. Meskipun

kunjungan kepala dusun dianggap membantu dari sisi pelayanan, masyarakat tetap

mengharapkan adanya peningkatan sosialisasi dan penjelasan yang lebih rinci mengenai

kewajiban serta manfaat pajak. Secara keseluruhan, kelemahan utama dari upaya yang telah

dilakukan terletak pada kurangnya strategi edukatif dan transparan (Waliana, 2016).

Masyarakat sebagai wajib pajak belum memperoleh informasi yang memadai mengenai

kontribusi mereka, sehingga kesadaran intrinsik untuk membayar pajak belum terbentuk

secara optimal.

B. Indikator Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat dimaknai sebagai keterlibatan individu atau kelompok dalam

suatu kegiatan, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasilnya

(Amin et al., 2018). Partisipasi juga mencerminkan keikutsertaan yang dilakukan secara sadar

dan sukarela untuk mencapai tujuan bersama serta disertai tanggung jawab atas keterlibatan

tersebut (Ishomudin dalam Anugrah, 2016). Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi

masyarakat dalam pembayaran PBB di Lembang Tandung La’bo’ masih menghadapi berbagai

tantangan. Data yang disampaikan oleh Kepala Desa menunjukkan bahwa dari total wajib

pajak yang terdaftar, 678 orang telah melaksanakan kewajibannya, sedangkan sekitar 375

orang belum membayar tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masih

belum optimal.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya partisipasi adalah kondisi ekonomi

masyarakat. Sebagian warga, terutama kelompok lansia dan masyarakat berpenghasilan

rendah, menganggap pembayaran pajak sebagai beban tambahan karena pendapatan yang

terbatas lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok (Sugiyono, 2019). Dalam

situasi seperti ini, kewajiban pajak sering kali berada pada urutan terakhir dalam pengeluaran

rumah tangga. Selain faktor ekonomi, rendahnya kesadaran dan pemahaman mengenai

pentingnya pajak juga menjadi kendala. Kurangnya informasi tentang manfaat dan

penggunaan dana PBB menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya terdorong untuk

membayar secara sukarela (Zahra, 2020). Di sisi lain, kendala geografis juga muncul karena

terdapat wajib pajak yang berdomisili di luar daerah, sehingga menyulitkan proses penagihan.

Dari aspek regulasi, pemerintah desa menerapkan sanksi berupa denda sebesar 2% per bulan

atas keterlambatan pembayaran, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, penerapan sanksi ini belum memberikan efek jera yang signifikan terhadap

peningkatan kepatuhan (Putri, 2025).

Hasil wawancara dengan masyarakat juga mengungkap berbagai alasan keterlambatan

pembayaran, mulai dari keterbatasan ekonomi hingga ketidaksesuaian data pada surat pajak

dengan kondisi sebenarnya. Meskipun demikian, masyarakat mengakui bahwa pelayanan

pembayaran relatif mudah karena kepala dusun secara aktif mendatangi rumah warga setiap

tahun. Dengan demikian, meskipun pemerintah desa telah menyediakan akses dan kemudahan

dalam pembayaran, hambatan mendasar seperti faktor ekonomi, kesadaran, dan transparansi

masih menjadi persoalan utama. Oleh sebab itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif,

tidak hanya menekankan penagihan, tetapi juga peningkatan edukasi dan keterbukaan

informasi guna mendorong partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 3, No. 1, Januari 2026, page: 47-52

E-ISSN: 3048-3093

Saril Parinding et.al (Upaya Pemerintah Desa dalam...)

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk

membayar Pajak Bumi dan Bangunan belum berjalan secara maksimal. Langkah-langkah yang

ditempuh masih lebih menitikberatkan pada aspek penegakan aturan dan kepatuhan

administratif, seperti penagihan langsung dari rumah ke rumah serta penerapan sanksi bagi

yang menunggak. Namun, upaya tersebut belum disertai dengan kegiatan sosialisasi dan

edukasi yang berkelanjutan, serta masih kurangnya keterbukaan informasi mengenai

penggunaan dan pengelolaan dana pajak kepada masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat

Lembang Tandung La’bo’ dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB masih tergolong

rendah. Hal ini terlihat dari data penelitian yang menunjukkan bahwa dari total 1.053 wajib

pajak yang terdaftar, masih terdapat sekitar 375 orang yang belum melunasi kewajibannya.

Rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain tingkat

kesadaran warga yang masih kurang, keberadaan sebagian wajib pajak yang berdomisili di

luar daerah, serta kondisi ekonomi masyarakat yang belum memadai sehingga menyulitkan

mereka untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Saran

a. Pemerintah desa sebaiknya memperkuat kegiatan sosialisasi melalui program edukasi

yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Dalam setiap

kegiatan penyuluhan, pemerintah desa perlu menyampaikan secara jelas manfaat Pajak

Bumi dan Bangunan serta memaparkan laporan realisasi penggunaan dana pajak secara

terbuka. Transparansi tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kesadaran

masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

b. Kegiatan penagihan yang dilakukan oleh kepala dusun di masing-masing wilayah perlu

dikombinasikan dengan pendekatan edukatif. Artinya, selain melakukan penagihan,

kepala dusun juga diharapkan memberikan penjelasan mengenai fungsi dan manfaat pajak

bagi pembangunan desa, sekaligus menampung serta membantu menyelesaikan keluhan

warga, termasuk persoalan ketidaksesuaian data objek pajak.

5. Daftar Pustaka

Agustin, M. W., & Mustoffa, A. F. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Desa Puhpelem). Owner, 7(3),

1919–1929.

Ananda, D. R., & Ifansyah, M. N. (2025). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan

Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Desa

Kasiau Kabupaten Tabalong. Japb, 8(1), 43-56.

Assyakurrohim, D., Ikhram, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi

Kasus dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer, 3(01),

1–9.

As' Ari, Nur Ghailina. (2018) "pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas

pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi." Jurnal Ekobis Dewantara 1.6: 64-76.

Astiti, N. W. Y., Supriati, A., & Biringan, J. (2021). Kinerja Aparatur Desa dalam

Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban: Studi di Desa Ibolian Kecamatan

Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal PPKn: Media Kajian

Pancasila dan Kewarganegaraan, 1(1), 24-35.

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 3, No. 1, Januari 2026, page: 47-52

E-ISSN: 3048-3093

Saril Parinding et.al (Upaya Pemerintah Desa dalam...)

Dwiyanto, A. (2011). Manajemen Pelayanan Publik: Pedoman, Teori, dan Aplikasi.

Yogyakarta: Gava Media, hlm. 87.

Hartini, O., & Sopian, D. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. JSMA (Jurnal Sains

Manajemen dan Akuntansi), 10(2), 43-56.

Hasjimzoem, Y. (2015). Dinamika Hukum Pemerintahan Desa. Fiat Justisia:Jurnal Ilmu

Hukum, 8(3).

Jannah, H. E. L. E. N., Suyadi, I., & Utami, H. N. (2016). Kontribusi pajak daerah terhadap

Lestari, S. (2016). Pajak Bumi dan Bangunan Persfektif Ekonomi Islam (Doctoral

dissertation, IAIN Bengkulu).

Oktaviani, L. (2016). Prosedur Pemeriksaan Pajak Lapangan Pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Majalaya.

Putri, N. A., & Khasanah, E. N. (2025). Analisis Peran Perangkat Desa dan Determinan

Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran PBB-P2 di Desa Wonoboyo Kabupaten

Temanggung. AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 4(2), 139-149.

Rasyid, M. Ryaas. (2002). Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan

Kepemimpinan. Jakarta: Yarsif Watampone, hlm. 98.

Rinti, R., & Setiamandani, E. D. (2016). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan

kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Jurnal

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 5(2).

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta,

hlm. 207.

Supriati, A. (2014). Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Pengetahuan. Jurnal Aplikasi

Manajemen, 12(1), 114-123.

Zahra, Fathimatuz, and Novianita Rulandari. "Analisis partisipasi masyarakat terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan

perkotaan (PBB-P2) di UPPRD Johar Baru Jakarta Periode Tahun 2017-2019."

Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) 2.1 (2020): 45-51.