TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 3, No. 1, Januari 2026, page: 53-58

E-ISSN: 3048-3093

Yomima Lamera et.al (Peran Pemerintah dalam Pengelolaan ...)

Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan di

Kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan

Yomima lamera

a,1*

, Apeles Lexi Lonto

b,2

, Julien Biringan

c,3

a,b,c

Universitan Negeri Manado, Kec. Tondano Selatan, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara

Email: yominalamerayomina@gmail.com

Corresponding Author: Yomima Lamera

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 20 Oktober 2025

Direvisi: 25 November 2025

Disetujui: 15 Desember 2025

Tersedia Daring: 1 Januari 2026

Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis keterlibatan

pemerintah dalam pengelolaan kebersihan lingkungan,

mengidentifikasi hambatan yang muncul, serta mengkaji upaya yang

dilakukan guna mendorong partisipasi masyarakat di Kelurahan Koya,

Kecamatan Tondano Selatan. Metode yang digunakan adalah

pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara

mendalam, pengamatan langsung di lapangan, dan penelusuran

dokumen pendukung. Subjek penelitian terdiri atas perangkat

kelurahan, tokoh masyarakat, serta warga Kelurahan Koya. Temuan

penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kelurahan Koya telah

menunjukkan peran yang cukup aktif dalam menjaga kebersihan

lingkungan. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan kerja bakti secara

berkala, penyediaan kontainer sampah sementara, layanan

pengangkutan sampah menggunakan armada kebersihan, serta

kegiatan sosialisasi yang dilakukan melalui rapat RT/RW, pemasangan

spanduk, pemanfaatan media sosial, dan dukungan dari tokoh agama

maupun tokoh masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan

pengelolaan kebersihan masih menghadapi sejumlah kendala,

terutama keterbatasan fasilitas seperti tempat pembuangan sementara,

kendaraan pengangkut sampah, dan peralatan kebersihan. Selain itu,

rendahnya kesadaran sebagian masyarakat serta minimnya tenaga

kebersihan turut memengaruhi efektivitas program yang dijalankan.

Kata Kunci:

Peran Pemerintah

Pengelolaan Kebersihan

Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT

Keywords:

Role of Government

Cleanliness Management

Community Participation

This study was conducted to analyze government involvement in

environmental cleanliness management, identify emerging obstacles,

and examine efforts made to encourage community participation in

Koya Village, South Tondano District. The method used was a

qualitative approach, with data collection through in-depth interviews,

direct field observations, and review of supporting documents. The

research subjects consisted of village officials, community leaders, and

residents of Koya Village. The research findings indicate that the Koya

Village Government has demonstrated a fairly active role in

maintaining environmental cleanliness. This is realized through the

implementation of regular community service, the provision of

temporary waste containers, waste collection services using cleaning

vehicles, and socialization activities conducted through neighborhood

association (RT/RW) meetings, banner installation, the use of social

media, and support from religious and community leaders. However,

the implementation of cleanliness management still faces several

obstacles, particularly limited facilities such as temporary disposal

sites, waste collection vehicles, and cleaning equipment. In addition,

low awareness among some residents and a shortage of cleaning

personnel also affect the effectiveness of the program.

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 3, No. 1, Januari 2026, page: 53-58

E-ISSN: 3048-3093

Yomima Lamera et.al (Peran Pemerintah dalam Pengelolaan ...)

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Kebersihan lingkungan memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kualitas

hidup masyarakat. Lingkungan yang terpelihara dengan baik tidak hanya berdampak pada

kesehatan jasmani, tetapi juga berpengaruh terhadap kenyamanan, estetika, serta tingkat

produktivitas warga. Soemarwoto (2001:45) mengemukakan bahwa upaya menjaga kebersihan

lingkungan merupakan bagian integral dari konsep pembangunan berkelanjutan karena

berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat dan pelestarian sumber daya alam. Oleh karena

itu, pengelolaan kebersihan lingkungan perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah

dan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, posisi pemerintah memiliki

peran yang sangat strategis. Suryono (2010:112) menyatakan bahwa pemerintah daerah

berfungsi sebagai pihak utama dalam penyediaan berbagai bentuk pelayanan publik, termasuk

dalam bidang kebersihan lingkungan. Peran pemerintah tidak hanya sebatas menetapkan

regulasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam

menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing. Pendapat ini sejalan dengan

Kartasasmita (1997:87) yang menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan yang berorientasi

pada masyarakat sangat ditentukan oleh peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan

publik yang memadai.

Meskipun demikian, permasalahan kebersihan lingkungan masih menjadi persoalan yang

dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia. Slamet (2014:53) menjelaskan bahwa rendahnya

tingkat kesadaran masyarakat, keterbatasan fasilitas pendukung, serta sistem pengelolaan

sampah yang belum berjalan secara optimal merupakan faktor utama yang menyebabkan

permasalahan kebersihan sulit diselesaikan Creswell (2014:190). Oleh sebab itu, diperlukan

peran pemerintah yang lebih maksimal, baik dalam perencanaan kebijakan, penyediaan sarana

dan prasarana, pengawasan pelaksanaan, maupun pemberdayaan masyarakat. Kondisi serupa

juga terjadi di Kelurahan Koya, Kecamatan Tondano Selatan. Berdasarkan hasil pengamatan

lapangan serta informasi yang diperoleh dari masyarakat setempat, terdapat beberapa

permasalahan utama yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan, antara lain:

a. Penumpukan sampah pada lokasi tertentu: Sampah masih sering ditemukan menumpuk di

kawasan permukiman dan sepanjang jalan akibat jadwal pengangkutan yang belum

berjalan secara rutin.

b. Terbatasnya sarana dan prasarana kebersihan: Jumlah tempat pembuangan sementara

(TPS) masih minim dan penyebarannya belum merata, sehingga menyulitkan warga

dalam membuang sampah sesuai ketentuan.

c. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat: Sebagian masyarakat belum terbiasa

membuang sampah pada tempat yang disediakan dan kurang aktif dalam mengikuti

kegiatan kerja bakti.

d. Koordinasi pemerintah dan masyarakat yang belum optimal: Program kebersihan yang

dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan masih bersifat insidental dan belum sepenuhnya

melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya.

e. Dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat: Penumpukan sampah kerap

menimbulkan bau tidak sedap serta berpotensi menjadi sumber penyakit yang dapat

mengganggu kesehatan warga sekitar.

Dwiyanto (2006:64) menyatakan bahwa kualitas kinerja pemerintah daerah dapat diukur

melalui kemampuan pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,

termasuk pelayanan kebersihan lingkungan. Apabila berbagai permasalahan tersebut tidak

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 3, No. 1, Januari 2026, page: 53-58

E-ISSN: 3048-3093

Yomima Lamera et.al (Peran Pemerintah dalam Pengelolaan ...)

ditangani secara serius, maka akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup serta

citra pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan uraian tersebut,

penelitian dengan judul “Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di

Kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini

diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai peran pemerintah kelurahan

dalam menangani permasalahan kebersihan lingkungan, tingkat partisipasi masyarakat, serta

berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya Miles, Huberman, dan Saldana

(2014:33). Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan

pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan kebersihan

lingkungan yang lebih efektif di masa yang akan datang Patton (dalam Moleong, 2017:330).

2. Metode

Penelitian ini diterapkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat

deskriptif. Moleong (2017:6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk

memahami fenomena yang dialami oleh subjek, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan

tindakan, secara menyeluruh, dengan menyajikan deskripsi berupa kata-kata atau narasi dalam

konteks yang alami. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk

menggambarkan secara rinci dan mendalam peran pemerintah dalam mengelola kebersihan

lingkungan di Kelurahan Koya, Kecamatan Tondano Selatan.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Kebersihan

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pemerintah Kelurahan Koya telah menjalankan

berbagai langkah strategis dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan yang

dilaksanakan meliputi kerja bakti secara berkala, penyediaan kontainer sebagai tempat

penampungan sementara, serta pengangkutan sampah menggunakan armada kebersihan

yang tersedia. Selain itu, edukasi mengenai pentingnya lingkungan sehat juga diberikan

melalui kegiatan posyandu, pertemuan warga, serta dukungan dari tokoh agama dan tokoh

masyarakat. Program penghijauan dan perbaikan saluran drainase turut menjadi bagian dari

strategi pencegahan agar tidak terjadi penumpukan sampah di aliran air

Meskipun berbagai program tersebut telah dilaksanakan, pelaksanaannya masih

menghadapi hambatan, terutama karena keterbatasan sarana dan prasarana seperti jumlah

TPS, kendaraan pengangkut sampah, serta perlengkapan kerja bakti yang belum memadai.

Akibatnya, pelayanan kebersihan belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah secara

optimal. Dari segi sosialisasi, pemerintah kelurahan tergolong aktif dalam menyampaikan

informasi melalui pertemuan RT/RW, pemasangan spanduk, media sosial, dan imbauan

langsung kepada warga. Namun, penyebaran informasi tersebut belum sepenuhnya efektif

karena belum semua masyarakat memperoleh informasi secara merata.

Dalam aspek pengawasan, aparat kelurahan bersama petugas kebersihan melakukan

pemantauan lapangan serta menindaklanjuti laporan dari RT/RW. Namun, kegiatan

pengawasan tersebut belum dapat dilakukan secara rutin karena keterbatasan jumlah

personel. Kondisi ini berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat, yang cenderung

meningkat ketika pengawasan dilakukan secara intensif, tetapi menurun ketika kehadiran

aparat di lapangan berkurang.

B. Kendala Pemerintah dalam Pengelolaan Kebersihan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah

dalam pengelolaan kebersihan di Kelurahan Koya berkaitan dengan keterbatasan fasilitas

pendukung, terbatasnya anggaran, serta masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat.

Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tersedia sering kali cepat penuh, kendaraan

pengangkut sampah tidak selalu beroperasi secara optimal, dan perlengkapan kebersihan

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 3, No. 1, Januari 2026, page: 53-58

E-ISSN: 3048-3093

Yomima Lamera et.al (Peran Pemerintah dalam Pengelolaan ...)

yang ada jumlahnya masih terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan sampah tidak segera

terangkut sehingga menumpuk dan mengurangi kenyamanan lingkungan. Di samping itu,

jumlah petugas kebersihan dinilai belum sebanding dengan luas wilayah dan jumlah

penduduk yang harus dilayani. Faktor lain yang turut menjadi hambatan adalah perilaku

sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya peduli terhadap kebersihan. Meskipun

terdapat warga yang aktif mengikuti kerja bakti dan menjaga lingkungan, masih ada pula

yang kurang disiplin, bahkan membuang sampah sembarangan, termasuk pada malam hari.

Koordinasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat sebenarnya telah terjalin

melalui RT/RW. Namun, pelaksanaannya belum berlangsung secara konsisten. Tingkat

partisipasi warga cenderung berfluktuasi, bergantung pada intensitas imbauan serta

kehadiran aparat di lapangan. Secara keseluruhan, kendala yang dihadapi meliputi

keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga kebersihan, minimnya dukungan

anggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan penambahan

fasilitas, penguatan sumber daya manusia, edukasi yang berkelanjutan, serta peningkatan

koordinasi yang lebih intensif dengan masyarakat agar pengelolaan kebersihan dapat

berjalan lebih efektif.

C. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Dalam upaya mendorong keterlibatan masyarakat, pemerintah kelurahan telah

menempuh berbagai strategi. Langkah tersebut meliputi pengaktifan kembali kegiatan kerja

bakti secara berkala, penyampaian imbauan secara langsung kepada warga, pelibatan pihak

sekolah serta organisasi kepemudaan, dan kerja sama dengan tokoh agama maupun tokoh

adat untuk memperkuat pesan tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Kegiatan kerja

bakti umumnya dilaksanakan satu kali setiap bulan, terutama menjelang perayaan tertentu

atau ketika muncul permasalahan mendesak, seperti banjir yang disebabkan oleh

penumpukan sampah. Selain itu, pemerintah memberikan bentuk apresiasi sederhana,

misalnya penghargaan bagi RT/RW dengan lingkungan paling bersih atau bantuan

perlengkapan kebersihan kepada kelompok warga yang aktif. Namun demikian, belum

diterapkannya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kebersihan membuat sebagian

masyarakat masih kurang disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya.

Berdasarkan tanggapan masyarakat, sebagian besar warga mengaku pernah menerima

ajakan untuk mengikuti kerja bakti dan memandang kegiatan tersebut sebagai bentuk

tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan. Akan tetapi, tingkat partisipasi warga

cenderung tidak stabil. Kehadiran biasanya meningkat saat ada perayaan atau kegiatan

besar, namun menurun pada hari-hari biasa. Secara keseluruhan, berbagai upaya telah

dilakukan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, mulai dari kerja bakti

rutin, sosialisasi, pemberian penghargaan, hingga pelibatan berbagai unsur masyarakat.

Meskipun demikian, keberhasilan program tersebut masih sangat dipengaruhi oleh motivasi

dan kesadaran warga. Oleh sebab itu, diperlukan strategi tambahan seperti sosialisasi yang

berkesinambungan, keteladanan dari aparat, peran aktif tokoh masyarakat, serta penerapan

sistem penghargaan dan sanksi yang lebih jelas agar kesadaran kolektif semakin kuat dan

partisipasi masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Koya, Kecamatan Tondano

Selatan, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

a. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Kebersihan

Pemerintah Kelurahan Koya telah menunjukkan keterlibatan aktif dalam menjaga

kebersihan lingkungan melalui berbagai program, seperti pelaksanaan kerja bakti

secara berkala, penyediaan kontainer sebagai tempat penampungan sementara, serta

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 3, No. 1, Januari 2026, page: 53-58

E-ISSN: 3048-3093

Yomima Lamera et.al (Peran Pemerintah dalam Pengelolaan ...)

layanan pengangkutan sampah menggunakan armada kebersihan. Selain itu,

pemerintah juga melaksanakan edukasi mengenai pentingnya kebersihan lingkungan

dan melibatkan tokoh masyarakat serta tokoh agama untuk memperkuat partisipasi

warga. Meskipun demikian, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi

hambatan berupa keterbatasan fasilitas, seperti jumlah TPS, kendaraan operasional,

dan perlengkapan kebersihan yang belum memadai. Sosialisasi telah dilakukan

melalui pertemuan RT/RW, pemasangan spanduk, media sosial, dan imbauan

langsung, namun penyebaran informasi tersebut belum sepenuhnya efektif dan merata.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah juga belum berjalan secara konsisten,

sehingga tingkat kesadaran masyarakat cenderung berubah-ubah.

b. Kendala Pemerintah dalam Pengelolaan Kebersihan

Hambatan utama yang dihadapi pemerintah kelurahan meliputi kurangnya sarana

dan prasarana, terbatasnya anggaran, minimnya jumlah petugas kebersihan, serta

rendahnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

Penumpukan sampah kerap terjadi akibat keterlambatan pengangkutan dan

keterbatasan fasilitas penampungan sementara. Dari sisi perilaku masyarakat, masih

terdapat perbedaan tingkat kesadaran. Sebagian warga sudah aktif berpartisipasi dalam

menjaga kebersihan, namun sebagian lainnya masih membuang sampah tidak pada

tempatnya. Walaupun koordinasi antara pemerintah dan masyarakat telah terjalin

melalui RT/RW, partisipasi warga belum berlangsung secara stabil dan

berkesinambungan.

c. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat, pemerintah kelurahan

melaksanakan kerja bakti rutin, melakukan sosialisasi, melibatkan sekolah dan

kelompok pemuda, serta menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh

agama. Pemerintah juga memberikan bentuk apresiasi sederhana kepada lingkungan

yang aktif menjaga kebersihan, meskipun belum diberlakukan sanksi tegas bagi

pelanggaran kebersihan. Masyarakat pada umumnya memandang kerja bakti sebagai

kegiatan yang penting. Namun, tingkat keikutsertaan warga masih bersifat fluktuatif,

dengan partisipasi yang cenderung meningkat saat menjelang kegiatan besar atau

perayaan tertentu, dan menurun pada hari-hari biasa.

Saran

a. Bagi Pemerintah

Pemerintah Kelurahan Koya disarankan untuk memperkuat dukungan sarana dan

prasarana kebersihan, seperti menambah jumlah TPS, menyediakan kendaraan

pengangkut sampah yang lebih memadai, serta melengkapi peralatan untuk kegiatan

kerja bakti. Selain peningkatan fasilitas, pengawasan juga perlu dilakukan secara lebih

teratur, misalnya dengan membentuk tim pemantau berbasis RT/RW agar

pengendalian kebersihan berjalan lebih efektif. Upaya sosialisasi hendaknya diperluas

dan dilakukan secara merata melalui berbagai saluran, seperti media sosial, forum

warga, serta melibatkan tokoh agama dan tokoh adat agar pesan yang disampaikan

lebih mudah diterima masyarakat. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan

penerapan mekanisme penghargaan dan sanksi sebagai bentuk motivasi sekaligus

langkah preventif bagi warga yang belum disiplin dalam menjaga kebersihan.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan semakin meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan

lingkungan, baik dengan terlibat aktif dalam kegiatan kerja bakti maupun dengan

membiasakan diri membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Partisipasi

warga dalam menyampaikan laporan terkait permasalahan kebersihan kepada aparat

kelurahan juga sangat diperlukan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 3, No. 1, Januari 2026, page: 53-58

E-ISSN: 3048-3093

Yomima Lamera et.al (Peran Pemerintah dalam Pengelolaan ...)

tepat. Semangat gotong royong perlu terus dipertahankan dan dikembangkan sehingga

tanggung jawab menjaga kebersihan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah,

melainkan menjadi komitmen bersama seluruh warga.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih berfokus pada peran pemerintah, kendala yang dihadapi, serta

upaya yang dilakukan dalam pengelolaan kebersihan. Untuk penelitian berikutnya,

kajian dapat diperluas dengan menganalisis tingkat efektivitas program kebersihan

tertentu, mengukur partisipasi masyarakat dalam jangka panjang, atau melakukan

studi perbandingan pengelolaan kebersihan di beberapa kelurahan. Dengan cakupan

yang lebih luas, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang

lebih mendalam dan menjadi referensi yang komprehensif bagi pemerintah daerah

dalam meningkatkan kualitas pengelolaan kebersihan.

5. Daftar Pustaka

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods

Approaches (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

Dwiyanto, A. (2006). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press.

Kartasasmita, G. (1997). Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan

Praktiknya di Indonesia. Jakarta: LP3ES.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A

Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mardikanto, T. (2013). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik.

Bandung: Alfabeta.

Notoatmodjo, S. (2012). Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni. Jakarta: Rineka Cipta.

Sedarmayanti. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan

Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: Refika Aditama.

Slamet, J. S. (2014). Kesehatan Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Soemarwoto, O. (2001). Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta:

Djambatan.

Soetomo. (2011). Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suryono, A. (2010). Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi. Malang: Universitas Negeri

Malang.

WHO. (2015). Sanitation and Health Guidelines. Geneva: World Health Organization